Polda Papua Barat Daya Menetapkan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas

0
Polda Papua Barat Daya tetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi belanja perjalanan dinas dapam negeri pada Inspektorat Papua Barat Daya tahun anggaran 2024.

Myindonesia.Id,Sorong- Polda Papus Barat Daya menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Inspektorat Papua Barat Daya tahun anggaran 2024.

” Dua tersangka masing-masing Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Nicolas Asmuruf dan Bendahara Pengeluaran Inspektorat Papua Barat Daya Doratius Darius Jitmau,” kata Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papus Barat Daya, Kombes Iwan Manurung, di Aimss, Kabupaten Sorong, Senin (2/11/2026).

Iwan Manurung menyebut, penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Krimsus Polda Papua Barat Daya melakukan gelar perkara

Ia juga menyebut bahwa sesuai hasil audit BPK RI, kerugian keuangan negara terkait kasus dugaan korupsi belanja perjalanan dinas dalam negeri pada Inspektorat Papua Barat Daya sebesar 4,6 miliar.

Ia pun mengungkapkan bahwa terkait kasus dugaan ini, penyidik telah menyita 19 dokumen LPJ belanja perjalanan dinas dalam negeri, satu unit mobil, rekening koran, dua unit laptop, dua buah flasdisk dan uang tunai sebesar Rp 109.461.000.

Mantan Kepolres Sorong ini lebih lanjut mengungkapkan, penyidik subdit 3 tipidkor ditkrimsus polda Papua Barat Daya telah memeriksa 81 saksi.

Rinciannya, kata Iwan Manurung, sebanyak 47 saksi merupakan staf, pegawai dan honorer inspektorat. Kemudian 24 saksi lain merupakan penerimaan surat tugas dan kwitansi serta pihak perbankan dan sejumlah instansi dan perusahaan yang berkaitan dengan dugaan korupsi belanja perjalanan dinas dalam negeri tahun anggaran 2024.

Iwan Manurung mengatakan bahwa kerugian keuangan negara berasal dari sejumlah penyimpangan penggunaan anggaran perjalanan dinas, baik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau diduga fiktif maupun pengeluaran yang melebihi ketentuan.

Ia merinci, belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan (UP/GUP) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau fiktif sebesar Rp 191.273.401,00. Sementara, belanja perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GUP melebihi ketentuan mencapaiRp 25.924.900,00.

Kemudian belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Tambahan Uang Persediaan (TUP) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau fiktif sebesar Rp 3.881.360.489,34. Sedangkan belanja perjalanan dinas melalui mekanisme TUP melebihi ketentuan mencapai Rp 540.163.537,00.

” Hasil audit investigatif BPK RI, total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 4.638.722.327,34 atau sekitar Rp 4,63 miliar,” ujar Iwan Manurung.

Mantan Kasat Reskrim Polres Sorong Kota ini membeberkan, selain pemeriksaan saksi dan penyitaan barang bukti, penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah ahli guna memperkuat pembuktian perkara.

Penyidik pun telah memeriksa ahli diantaranya Ahli Digital Forensik Laboratorium Forensik (Labfor) Cabang Jayapura yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik, Ahli Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Tarumanagara serta Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI.

Tak hanya itu, lanjut Iwan Manurung, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik di Laboratorium Forensik Cabang Jayapura serta melaksanakan gelar perkara bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat sebagai bagian dari proses koordinasi dan penguatan pembuktian dalam penanganan perkara tersebut.

Iwan Menurung mengaku dalam kasus dugaan korupsi ini penyidik menemukan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menurutnya, dana yang dicairkan diduga digunakan untuk kepentingan lain, diantaranya menyelesaikan temuan BPK pada Inspektorat Tahun 2023 sebesar Rp 1.216.354.297, pembagian tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai Inspektorat, serta kepentingan pribadi berupa pelunasan pembelian satu unit mobil.

” Penyidik juga mengungkap dugaan pembuatan 19 LPJ perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam proses tersebut, diduga terdapat  penggunaan cap tanda tangan sejumlah pegawai Inspektorat untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas,” ujar Iwan Manurung.

Ia menyebut, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional. (Jun)

Bagikan berita ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *